03.07
UKM GERHANA UNNES
Pendahuluan
Latar belakang masalah penanggulangan narkoba di Indonesia menunjukkan tingginya prevalensi penyalahgunaan narkoba yang mengancam kesehatan masyarakat, keamanan, dan stabilitas ekonomi. Data terkini mengungkapkan bahwa narkoba tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga mengakibatkan kerugian sosial yang luas, terutama di kalangan remaja dan masyarakat rentan. Oleh karena itu, berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, berperan penting dalam mengatasi masalah ini. Indonesia memiliki kebijakan yang jelas dalam penanggulangan narkoba, yang dirancang untuk mempercepat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Pada 28 Februari 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020–2024.
Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan persoalan yang cukup kompleks mulai dari proses hukum hingga proses pemulihan korbannya. Persoalan hukum karena terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di satu sisi pelanggaran terhadap kedua undangundang tersebut merupakan tindak pidana dan disisi lain korban ketergantungan terhadap narkotika wajib menjalani pengobatan dan perawatan (rehabilitasi). Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54, 55 dan 56 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi, yang mewajibkan bagi korban penyalahgunaan narkoba untuk mengikuti terapi dan rehabilitasi dan tidak boleh dipenjara, untuk itu dibutuhkan tempat terapi dan rehabilitasi yang secara professional dapat dipertanggungjawabkan.
Pemberantasan dan penanggulangan narkoba merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah berperan penting dalam upaya melawan masalah ini. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga utama dalam merumuskan kebijakan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penegakan hukum, serta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial dalam rehabilitasi dan dukungan sosial, semuanya memiliki tanggung jawab yang signifikan.
Di samping itu, dukungan dari organisasi non-pemerintah (NGO) juga sangat vital dalam memberikan edukasi dan program pencegahan kepada masyarakat. Kerja sama antar lembaga ini menjadi kunci untuk membangun strategi yang efektif dalam menanggulangi dampak negatif narkoba, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Dalam konteks ini, pemahaman tentang peran masing-masing lembaga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat. Salah satu upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika oleh Narapidana dapat juga dilakukan dengan menjalankan kebijakan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan 7 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Kebijakan dan tindakan terkait penanggulangan narkoba, seperti undang-undang dan Instruksi Presiden (Inpres), memiliki potensi untuk memberikan dampak jangka panjang yang signifikan di masyarakat. Pertama, kebijakan yang menekankan pada edukasi dan pencegahan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Kampanye informasi yang terintegrasi berpotensi mengurangi stigma terhadap pengguna narkoba, yang penting untuk mendorong mereka mencari bantuan. Selain itu, pendekatan rehabilitasi alih-alih hukuman penjara bagi pengguna dapat meningkatkan peluang pemulihan, mengurangi angka kekambuhan, dan membantu individu kembali ke masyarakat sebagai anggota produktif. Kolaborasi antara lembaga pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi non-pemerintah (NGO) juga dapat menciptakan program yang lebih komprehensif dan terkoordinasi. Model kolaboratif ini memungkinkan pembagian sumber daya dan keahlian yang lebih baik dalam penanggulangan narkoba. Di sisi lain, penegakan hukum yang ketat terhadap pengedar, diimbangi dengan kebijakan rehabilitasi bagi pengguna, dapat menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten, hal ini dapat memberikan efek jera.
Dampak sosial positif dari kebijakan yang berhasil dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat, penurunan angka kriminalitas, peningkatan kesehatan mental, dan peningkatan produktivitas ekonomi. Ketika angka penyalahgunaan narkoba menurun, masyarakat dapat lebih fokus pada kegiatan produktif, yang berpotensi meningkatkan perekonomian lokal dan nasional. Selain itu, evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang berkelanjutan sangat penting. Mekanisme evaluasi yang efektif memungkinkan umpan balik dari masyarakat untuk menyesuaikan dan memperbaiki kebijakan agar lebih efektif.
Isi
Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan upaya peredaran gelap narkotika jenis ganja yang berasal dari Aceh menuju Sumatera Barat, dengan menangkap tujuh pelaku berinisial K, R, P, Z, E, H, dan RK. Dalam operasi yang dilakukan bersama Bea dan Cukai Teluk Bayur, BNN menyita barang bukti seberat 624.507,41 gram ganja. Penangkapan terjadi di Jalan Raya Lintas Utama, Kabupaten Pasaman, di mana empat pelaku yang membawa paket ganja seberat 514.207,41 gram diamankan setelah petugas menghentikan dua mobil yang mencurigakan. Inisial K, salah satu pelaku, mengaku bahwa paket ganja tersebut diperoleh dari E dan menjualnya dengan harga Rp1.050.000 per paket. Tim BNN juga menemukan tambahan 113 paket ganja di rumah RK, yang terkait dengan P. Para tersangka dijerat dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, dan pengungkapan ini diperkirakan telah menyelamatkan 312.253 anak bangsa dari potensi penyalahgunaan narkoba. Kasus ini menegaskan komitmen BNN dalam memberantas peredaran narkoba demi melindungi generasi penerus.
Penutup
Dalam menghadapi tantangan narkoba yang terus meningkat, kolaborasi antara berbagai lembaga di Indonesia menjadi sangat penting. Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan organisasi non-pemerintah memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan narkoba. Melalui sinergi yang baik, strategi yang komprehensif dapat diimplementasikan untuk menanggulangi dampak negatif narkoba, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.
Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan narkoba di Indonesia, pertama, penting untuk memperkuat program rehabilitasi dengan meningkatkan akses dan kualitas fasilitas rehabilitasi di seluruh Indonesia. Fasilitas ini harus dilengkapi dengan tenaga medis yang terlatih dan metode terapi yang efektif untuk mendukung proses pemulihan pengguna narkoba. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pemerintah, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial, perlu ditingkatkan untuk menciptakan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam penegakan hukum dan rehabilitasi. Program edukasi publik juga harus diperluas, dengan melibatkan komunitas dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan pentingnya rehabilitasi.
Selanjutnya, perlu adanya penguatan mekanisme evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan yang ada. Evaluasi berkala akan membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa program-program yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai pendekatan yang lebih humanis terhadap pengguna narkoba juga sangat penting, guna menghindari stigma negatif dan mendukung rehabilitasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan penanggulangan narkoba dapat lebih efektif dalam mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan aman.
Pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba juga tidak boleh diabaikan. Upaya pencegahan yang dilakukan secara terus-menerus akan membantu mengurangi jumlah pengguna baru dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan rehabilitasi. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat, serta mendorong generasi mendatang untuk menjauhi narkoba. Dampak jangka panjang dari kebijakan penanggulangan narkoba di Indonesia sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, kerjasama antar lembaga, dan partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman, serta mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba di masa depan.
DAFTAR PUSTAKA
BNN Berhasil Ungkap Kasus Penyelundupan Paket Ganja dari Aceh Gayo Lues Menuju Sumatera Barat (2024) Badan Narkotika Nasional RI. Available at: https://bnn.go.id/bnn-berhasil-ungkap-kasus-penyelundupan-paket-ganja-dari-aceh-gayo-lues-menuju-sumatera-barat/ (Accessed: 20 October 2024).
BAPPENAS RI. (2020). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Demographic Research, 4–7.
Dinas Pendidikan Kota Surabaya. (2023). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2023.
